Langsung ke konten utama

Daya Beli Turun ???

By. Rhenald Kasali.

Saya kok ragu, daya beli turun. Kajian yg kami lakukan pada dataran mikro, menunjukkan uang sedang berpindah (Shifting), dari kalangan menengah ke atas, ke ekonomi rakyat. Dan para elit sekarang sedang sulit, karena peran mereka sebagai "Middleman" pudar akibat Disrutive Innovation, lalu mereka teriakkan "daya beli turun".

Saya cek di tiga titik :

1. JNE.
Ini adalah jaringan logistik, yg market share-nya sudah di atas PT Pos, dan nama perusahaannya disebut oleh semua bisnis online. Di JNE saya dapat data, bahwa pegawainya ditambah terus utk melayani pengambilan dan pengiriman logistik. Penambahan SDM dalam bbrp bulan terakhir mencapai 500 orang.

Tak banyak orang yg tahu, bahwa konsumen dan pedagang beras di Kalimantan, kini lebih banyak membeli beras dan minyak goreng via tokopedia, dari Surabaya, Lombok, Makasar dll. Juga tak banyak yang tahu, bahwa angkutan kargo udara dari Solo, naik pesat utk pengiriman garmen dan barang2 kerajinan. Juga dari kota2 lainnya. Artinya, usaha2 kecil dan kerakyatan mulai diuntungkan.

2. Retailer.
Aprindo melaporkan, penjualan yg dicapai anggotanya semester 1 sales drop 20%. Ini mulai mengikuti pola angkutan Taksi, yg sudah turun sekitar 30-40% tahun lalu. Apakah karena daya beli..?? Bukan..!! Penyebabnya adalah Shifting ke Taxi Online..!! Sama halnya retail dan hotel, yg beralih dari konvensional ke online.

Artinya, bukan daya beli yang drop, bukan juga karena keinginan membeli yang turun, melainkan terjadi Shifting.

3. Produsen besar FMCG.
Hampir semua yg kami temui mengakui, omset mereka naik 30-40%. Mulai dari tepung terigu kami cek ke Bogasari, hingga obat2an (Consumer Health) kaki cek ke Kalbe. Demandnya masih naik pesat. Tetapi produsen seperti Gulaku, mengaku drop karena kebijakan HET yg dikontrol pemerintah.

Lalu, siapa yg pendapatannya turun, dan mengapa turun..??

Jawabnya, yg turun adalah grosir2 besar yg biasa membayar kepada produsen mundur 45 hari-3 bulan. Diantaranya adalah supermarket2 besar, yg biasa "ngerjain" UMKM dengan menunda pembayaran. Kini dengan munculnya dunia online, maka supermarket besar kekurangan pasokan. Produsen besar juga menahan stoknya, lebih mengutamakan membuka jalur distribusi baru.

Berkat Tol laut, kini para agen-agen penyalur FMCG yg berada di Lombok, NTT, Maluku, Sulawesi dll, bisa mendapat barang langsung dari produsen tanpa melalui Middleman di JKT, Bandung, Surabaya dll.

Kini penerimaan para Middleman besar di P. Jawa itu kehilangan pasar. Demikian juga supermarket2 besar, yg terbiasa menjual kepada para agen di masa lalu. Kini mereka juga dibatasi, karena para produsen mulai menata jaringan distribusinya, berkat infrastruktur yg bagus, dan kedatangan kapal yg lebih rutin (kebijakan tol laut). 

Itulah yg mereka keluhkan dengan "Daya Beli Turun". In fact, pasar bergeser dan pemerataan tengah terjadi, walaupun belum sampai ke bawah sekali (kelompok prasejahtera). Namun "kekayaan" kelompok mapan di P. Jawa (khususnya para Middleman) tengah tergerus.

Semoga kita bisa sedikit lebih jernih melihat, bahwa pembangunan infrastruktur dan tol laut ini, menimbulkan dampak shifting yg besar, dan dlm jangka panjang, mudah2an baik bagi pemerataan. Tinggal "Tax Policy" utk menangani "The Plutocrats" (kalangan superkaya) yg jumlahnya sedikit, tapi menguasai banyak.

Salam.

Sumber : Sate Jawa

Komentar

Postingan populer dari blog ini

NASDEM : Politik Tanpa Mahar

Partai NasDem membulatkan tekad politik tanpa mahar. Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengungkap, NasDem sejatinya bisa meraup pemasukan besar sejak mengikuti pilkada beberapa waktu terakhir jika menerapkan mahar politik.  "Tiga kali pilkada (yang diikuti) potensi pemasukan keuanganya itu perlu saudara-saudara ketahui, tidak kurang dari Rp1 triliun," kata Surya Paloh dalam konsolidasi kader NasDem se-Jawa Barat di Bandung, Jabar, Minggu 4 Maret 2018. Kalau mau, kata Surya, NasDem bisa saja tak menolak duit itu. Apalagi, ongkos sebagai partai politik, tidak sedikit. "Rp1 triliun ditolak oleh partai ini? Partai baru ini? Mungkin kalau kita sumbangkan untuk paslon Jabar ini, pasti menang ini," ujarnya. Surya Paloh juga mengungkapkan, ketika Pemilu 2014, NasDem menolak uang Rp57 miliar uang kebutuhan saksi yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana yang disiapkan KPU dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu sejatinya untuk membiayai keperluan s...